Hukum Pidana

-

A. Pengertian Hukum Pidana
     Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah :
1. Badan dan peraturan perundangan negara.
2. Kepentingan hukum tiap manusia.
Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan yang berikut :
1. Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda,
2. Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar.
a. Badan/ Peraturan Perundangan Negara, misalnya pemberontakan, tidak membayar pajak.
b. Kepentingan hukum tiap manusia:
 a) terhadap jiwa
 b) terhadap tubuh
 c) terhadap kemerdekaan
 d) terhadap kehormatan
 e) terhadap milik.
Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau hukuman pidana terdiri atas :
1. Pidana pokok (utama)
    1) Pidana mati
    2) Pidana penjara
    3) Pidana kurungan. (Sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun
    4) Pidana denda
    5) Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
   1) Pencabutan hak-hak tertentu
   2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
   3) Pengumuman keputusan hakim.
B. Pembagian Hukum Pidana
    1.Hukum Pidana Obyektif (Jus Punale), ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana ini dapat dibagi ke dalam: 1. Hukum Pidana Material   2. Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana)
    2. Hukum Pidana Subyektif (Jus Puniendi), ialah hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif. Pada hakikatnya Hukum Pidana Subyektif itu membatasi hak Negara untuk menghukum. Hukum Pidana Subyektif ini baru ada, setelah peraturan-peraturan  dari Hukum Pidana Obyektif terlebih dahulu.
    3. Hukum Pidana Umum ialah Hukum Pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.
    4. Hukum Pidana Khusus ialah Hukum Pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, yang dapat dibagi lagi kedalam:
 a) Hukum Pidana Militer
 b) Hukum Pidana Pajak (Fiskal)
 c) Hukum Pidana teroris
 d) Hukum Pidana Anak Kecil


Sumber: Drs. C.S.T. Kansil, S.H. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Biografi dan Perjalanan Hidup Ibnu An-Nafis

-
Gambar
·         Biografi dan perjalanan hidup Ibnu An-Nafis Nama lengkap Ibnu Nafis adalah al-Din Abu al-Hasan Ali Ibn Abi al-Hazm al-Qarshi al-Dimashqi. Dia biasa dipanggil dengan Ad-Dimasyqi, karena ia dilahirkan di Syam dan awal masa mudanya ia habiskan di kota Damaskus, sebagaimana dia juga dipanggil dengan Al Mishri, karena ia telah mengabiskan sebagian besar usianya di kota Cairo dan memiliki ikatan yang kuat dengan Mesir dan penduduknya. Selain itu, ia juga mempunyai nama panggilan lain, yaitu The Second Avicenna (Ibnu Sina Kedua), yang diberikan oleh para pengagumnya. Ibnu Nafis lahir pada tahun 1213 di Damaskus referensi lain menyebutkan ia dilahirkan di Syria pada tahun 607 H (1210 M). Ia menghabiskan masa kecilnya di kota tersebut hingga menjelang dewasa. Dia tinggal dan menetap di Mesir hingga ajal menjemputnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ibnu Nafis menempuh pendidikan kedokteran di Medical College Hospital. Gurunya adal...
Baca selengkapnya

Syar'u Man Qablana

-
PEMBAHASAN Pengertian Syar’u Man Qablana Secara etimologi syar’u man qoblana yaitu syariat sebelum kita. Secara terminologi atau istilah Syar’u Man Qoblana yaitu syari’at atau ajaran-ajaran sebelum islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari’at Nabi Ibrahim, Nabi  Musa, Nabi Isa. Maka pengertian secara mudahnya adalah Syar’u Man Qablana adalah Syariat-syariat hukum dan ajaran-ajaran yang berlaku pada masa Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Para Ulama menjelaskan bahwa syari’at sebelum kita atau Syar’u man Qablana ialah hukum-hukum yang telah disyari’atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syari’at Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, semua syari’at samawiyah termasuk syariat umat sebelum kita itu memiliki kesamaan yaitu diturunkan oleh Allah. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat as-Syura ayat 13 yang berbunyi : ۞ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ ب...
Baca selengkapnya

Model-Model Penalaran Hukum

-
Model - Model Penalaran Hukum Dari uraian tentang aspek-aspek ontologis,epistemologis, dan aksiologis terlihat bahwa penalaran hukum berpegang pada logika deontik. Penelitian logika deontik terakhir, sebagaimana dikemukakan oleh John F. Horry, membedakan secara tegas antara pernyataan “ought to be” dan pernyataan “ought to do”. Pergulatan antara keduanya dalam diskursus logika deontik kurang lebih sama dengan persoalan “what the law ought to be” dan “what the law is” dalam penalaran hukum. Model penalaran dalam bidag hukum dapat diartikan secara luas atau sempit. Model-model penalaran hukum kemudian menjadi identik dengan kerangka berpikir yuridis sebagaimana ditunjukkan oleh aliran-aliran filsafat hukum. Dibagi kepada enam model yang dikenal secara klasikal. Keenam model penalaran hukum tersebut adalah : 1.       Aliran Hukum Kodrat 2.       Positivisme Hukum 3.       Utilitarianisme 4.  ...
Baca selengkapnya